Praktik Kedokteran: Segera Perbarui Surat Tanda Registrasi

06 Jun 2012 Baca 12189 kali Endang Solihudin

Para dokter, baik dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, maupun dokter gigi spesialis, yang masa berlaku surat tanda registrasinya habis diminta segera memperbarui. Tanpa surat tanda registrasi yang masih berlaku, dokter tidak dapat memperoleh surat izin praktik yang juga harus diperbarui secara berkala.

”Surat tanda registrasi (STR) merupakan jaminan negara atas etika, disiplin, dan kompetensi dokter untuk melakukan praktik kedokteran di masyarakat,” kata Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Menaldi Rasmin dalam Lokakarya dan Rapat Koordinasi Wilayah Timur KKI di Makassar, Selasa (15/5).

Para dokter yang masa berlaku STR-nya sudah habis itu melakukan registrasi pertama pada tahun 2006-2007. Registrasi harus dilakukan setiap lima tahun untuk menjamin kualitas dokter dalam memberi layanan kesehatan.

Sejak tahun 2010, KKI sudah mengingatkan bahwa akan banyak dokter yang masa berlaku STR-nya habis pada tahun 2011-2012. Hingga kini, menurut Ketua Divisi Registrasi KKI Daryo Soemitro, baru 60-70 persen dokter yang memperbarui STR-nya.

Menurut Menaldi, dokter harus memiliki pengetahuan mutakhir dalam melayani pasien. Peningkatan pengetahuan secara terus-menerus dapat dilakukan dengan mengikuti berbagai seminar kedokteran. Setiap kegiatan keilmuan yang diikuti dokter memiliki poin tertentu. Untuk dapat memperbarui STR, dokter umum harus memiliki nilai 250 poin yang dikumpulkan selama lima tahun.

Bagi dokter di daerah pedalaman yang sulit mengikuti seminar kedokteran, peningkatan kemampuan dapat dilakukan dengan mekanisme lain, seperti pencatatan jumlah dan tingkat kesulitan kasus-kasus yang ditangani atau diskusi keilmuan yang diakui pimpinan lembaga tempat ia bekerja.

Daryo menambahkan, STR dikeluarkan berdasarkan ijazah yang dimiliki dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh masing-masing kolegium kedokteran. STR hanya ada untuk dokter umum atau dokter gigi dan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Untuk dokter subspesialis atau konsultan, tidak ada STR, tapi mereka tetap dapat menggunakan STR dokter spesialisnya.

Mantan Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan (sekarang Kementerian Kesehatan), Faiq Bahfen, mengatakan, tanpa STR yang masih berlaku, dokter yang saat berpraktik terjadi pelanggaran disiplin profesi akan berhadapan langsung dengan penegak hukum. Pelanggaran tidak dapat ditangani oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia karena kemampuan saat melakukan pelanggaran tidak dijamin KKI.

STR menjadi dasar bagi dokter untuk mengajukan surat izin praktik (SIP) yang dikeluarkan dinas kesehatan kabupaten/kota. Setiap dokter hanya boleh praktik maksimal di tiga tempat, termasuk rumah sakit pendidikan.

”Dinas kesehatan harus mengingatkan para dokter yang SIP-nya habis. Jika tidak mengindahkan, dinkes dapat mencabut SIP dokter,” kata Faiq.

Menaldi menambahkan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan, dokter yang berpraktik tanpa memiliki STR dan SIP yang masih berlaku diancam pidana denda maksimal Rp 100 juta. Atasan dokter atau pimpinan institusi pelayanan kesehatan yang mempekerjakan dokter yang tidak memiliki STR dan SIP dikenai hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak Rp 300 juta. Adapun institusi yang mempekerjakan diancam denda Rp 400 juta dan izin dicabut.

”Pelayanan kesehatan yang dilakukan dokter harus berorientasi pada keamanan dan keselamatan pasien. Karena itu, para dokter harus bisa menempatkan diri dalam posisi pasien, tidak hanya berdasarkan pada kemauan dokter,” katanya.

Sumber

:

Kompas, Rabu, 16 Mei 2012

 

Temukan kami

Sekretariat MUKISI

  • Jl. Cempaka Putih Tengah VI No. 12, Gedung Dana Pensiun RSIJ Cempaka Putih, Jakarta Pusat
  • 021 4226065, 4250451 Ext 366/369
  • 021 4226065
  • mukisipusat@yahoo.co.id

© 2017 Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia